Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Dasar Hukum Dasar hukum dari PPN adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009. (yang mulai berlaku 1 April 2010. Pengertian PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah PABEAN (wilayah Republik Indonesia) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang

BPHTB – Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

BPHTB – Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Pengertian BPHTB atau Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perhitungan BPHTB = Tarif pajak x NPOPTKPBPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP) POPTKP = nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPOP adalah harga beli atau NJOP PBB diambil dari angka yang lebih

PBB – Pajak Bumi dan Bangunan

PBB – Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek yang mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif PBB Untuk NJOP < Rp 200.000.000, tarif PBB 0,01% x (NJOP – NJOPTKP) Untuk NJOP Rp 200.000.000 sampai < Rp 2M, tarif PBB 0,1%

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan

Segala Hal Tentang Pajak

Segala Hal Tentang Pajak

Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU RI No.`16 Tahun 2009 tentang : “Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)” : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang