Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Dasar Hukum

Dasar hukum dari PPN adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009. (yang mulai berlaku 1 April 2010.


Pengertian

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah PABEAN (wilayah Republik Indonesia) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah PABEAN.


Sifat/Karakter PPN

1. PPN adalah pajak tidak langsung

Maksudnya adalah pembeli atau penerima jasa membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa, jadi tidak langsung dibayar ke kas negara.

2. PPN adalah pajak objektif

Maksudnya adalah pengenaan PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak.

Jadi, mampu/tidak mampu, jika subjek pajak membeli barang yang dikenakan PPN, maka dia harus membayar PPN tersebut.

3. PPN bersifat multi stage levy

Maksudnya adalah PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi BKP (Barang Kena Pajak)/ JKP (Jasa Kena Pajak), namun tidak menimbulkan pengenaan pajak ganda.

4. Perhitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas

Maksudnya adalah negara menggunakan credit method, yaitu metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan (pajak masukan) dengan pajak atas penyerahan barang/jasa (pengeluaran).

5. PPN bersifat non kumulatif

Maksudnya adalah PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.

6. PPN Indonesia menganut tarif tunggal

Jadi, PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal yaitu 10%, namum dengan peraturan pemerintah, tarif dapat menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negri

Jadi, PPn hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah PABEAN RI.

8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalan PPN tipe konsumsi

Jadi, PPN mendorong pengusaha melakukan peremajaan barang modal karena PPN atas pembelian aktiva dapat menjadi pengurangan dari PPN yang harus disetor ke kas negara.


Objek PPN

PPN dikenakan atas:

  1. Penyerahan BKP di dalam daerah PABEAN yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor BKP
  3. Penyerahan JKP di dalam daerah PABEAN yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah PABEAN di dalam daearh PABEAN.
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah PABEAN di dalam daerah PABEAN.
  6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
  8. Ekspor JKP oleh PKP.
  9. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
  10. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali pajak masukkannya tidak dapat dikreditkan bedasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah PABEAN, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah PABEAN.

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak bedasarkan undang undang ini. Batasan PKP adalah omzet setahun ≥ Rp4,8M.


Pengertuan Penyerahan BKP

  1. Penyerahan hak karena suatu perjanjian, misal tukar menukar, jual beli tunai atau angsuran.
  2. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli/ perjanjian leasing.
  3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara/ juru lelang.
  4. Pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP, misal pemakaian untuk kepentingan pribadi pengusaha, karyawan/pemberian contoh untuk promosi.
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang hasil tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
  6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang lain dan sebaliknya dari cabang ke pusat dan penyerahan BKP antar cabang.
  7. Penyerahan BLP oleh PKP dalam rangka perjanjuan pembiayaan bedasarkan prinsip syariah, penyerahan dianggap langsung dari PKP penjual kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

  1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
  2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
  3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin tempat pemusatan pajak terutang.
  4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
  5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C.

Barang Tidak Kena PPN

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, tanah liat, marmer, batu bara, buih besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak, bauksit.
  2. Barang kebutuhab pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, susu, garam, daging segar tanpa olah, telur, buah, dan sayur.
  3. Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasaboga atau katering.
  4. Uang, emas batangan, dan surat beharga.

Jasa yang Tidak Kena PPN

  1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
  2. Jasa pelayanan sosial.
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  4. Jasa keuangan, misal deposito, kartu kredit.
  5. Jasa asuransi.
  6. Jasa keagamaan.
  7. Jasa pendidikan.
  8. Jasa kesenian dan hiburan.
  9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
  10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta udara dalam negri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar ngeri.
  11. Jasa tenaga kerja.
  12. Jasa perhotelan.
  13. Jasa yang disediakan pemerintah, misal IMB (Izin Mendirikan Bangunan), NPWP, KTP, SIUP.
  14. Jasa penyediaan tempat parkir.
  15. JAsa telepon umum dan uang logam.
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
  17. Jasa boga/katering.

Karakteristik PPnBM

  1. Pengutan tambahan disamping PPN
  2. PPnBM tidak dapat dikreditkan.
  3. PPnBM dikenakan hanya 1 kali, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah/ pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya.

Kriteria BKP yang Tergolong Mewah

  1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
  2. Barang tersebut dikonsumsi untuk masyarakat tertentu.
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status/gengsi.

Tarif Pajak

PPN:
10% untuk penyerahan BKP/JKP
2% untuk kegiatan membangun sendiri
0% untuk ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP

PPnBM:
10%-200% untuk penyerahan BKP tergolong barang mewah.
0% untuk ekspor BKP tergolong mewah

BPHTB – Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Pengertian

BPHTB atau Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.


Perhitungan

BPHTB = Tarif pajak x NPOPTKP
BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)

POPTKP = nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

NPOP adalah harga beli atau NJOP PBB diambil dari angka yang lebih tinggi.

NJOPTKP ditetapkan secara regional maksimal Rp 80.000.000, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat (termasuk suami/istri), maka NPOPTKP dotetapkan maksimal Rp 350 juta.

Yang dikecualukan dari pengenaan BPHTP:

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat dengan asas timbal balik.
  2. Negara untuk kepentingan umum.
  3. Organisasi internasional.
  4. Konversi hak (dari hak guna bangunan menjadi hak milik) sepanjang kepemilikan tidak berubah.

Besarnya BPHTP untuk hibah atau warisan dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah (termasuk suami/istri) adalah 50% x BPHTB terutang.

PBB – Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek yang mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki atau memperoleh manfaat atas bangunan.


Tarif PBB

  1. Untuk NJOP < Rp 200.000.000, tarif PBB 0,01% x (NJOP – NJOPTKP)
  2. Untuk NJOP Rp 200.000.000 sampai < Rp 2M, tarif PBB 0,1% x (NJOP – NJOPTKP)
  3. Untuk NJOP Rp 2M sampai < Rp 10M, tarif PBB 0,2% x (NJOP – NJOPTKP)
  4. Untuk NJOP ≥ Rp 10M, tarif PBB 0,3% x (NJOP – NJOPTKP)

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak   Besarnya NJOPTKP untuk wilayah Jakarta adalah Rp 15.000.000


Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

  1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
  3. Merupakan hutan lindung, hutan wisata, taman nasional.
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat bedasarkan asas timbal balik (Indonesia di negara konsulat itu berasal, juga tidak mengenakan PBB)
  5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Jenis dan tarif pajak daerah:

Pajak daerah dibagi 2, yaitu:

Pajak propinsi, terdiri dari:

  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif 5% dari nilai jual kendaraan.
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarif 5% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarif 20% dari nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan.

Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

  1. Pajak hotel, tarif 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
  2. Pajak restoran, tarif 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
  3. Pajak hiburan, tarif 35% dari jumlah pembayaran untuk menikmati hiburan.
  4. Pajak reklame, tarif 25% dari nilai sewa reklame.
  5. Pajak penerangan jalan, tarif 10% dari nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
  6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, tarif 20% dari nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
  7. Pajak parkir, tarif 20% dari penerimaan parkir.
  8. Pajak sarang burung walet, tarif 10% dari nilai jual sarang burung walet.
  9. Pajak bumi dan bangunan (PBB), tarif dapat dilihat di : Pajak Bumi dan Bangunan
  10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), tarif dapat diliat di: Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Jenis dan tarif retribusi daerah:

  1. Retribusi jasa umum, misal pelayanan kesehatan, sampah.
  2. Retribusi jasa usaha, misal usaha bengkel, tempat penginapan.
  3. Retribusi pinjaman tertentu, misal IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin peruntukkkan penggunaan tanah.

Segala Hal Tentang Pajak

Pajak

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU RI No.`16 Tahun 2009 tentang : “Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)” :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.  

2. Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.


Pengertian Hukum Pajak

Menurut R.Santoso Brotodihardjo, Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melaui kas negara.


Pembagian Hukum Pajak

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi 2 meliputi:

1. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan pristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan.


Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Teori asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta benda.  

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menyatakan bahwa sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada masyarakat.  

3. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya.  

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban mutlak bagi setiap orang untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.  

5. Teori Asas Gaya Beli

Yaitu negara mengambil gaya beli dari rumah tangga untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.


Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi 4 meliputi:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Misal bea materai Rp.6.000 untuk kwitansi senilai Rp.5.000.000 ataupun Rp.100.000.000.

2. Tarif Proposional

Tarif proposional adalah tarif berupa persentasi tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaannya.

Misal pajak restoran 10% berlaku untuk semua tagihan restoran berapapun nilainya tetap 10%.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya pengenaan pajak.

Misal pajak penghasilan orang pribadi :
5% untuk penghasilan kena pajak 0-50 jt
15% untuk penghasilan kena pajak 50-250 jt
25% untuk penghasilan kena pajak 250-500 jt
30% untuk penghasilan kena pajak 500 jt

4. Tarif Regresif

Tarif regresif adalah kebalikan dari tarif pajak progresif dimana tarif pajak regresif adalah tarif pajak dimana nilainya semakin menurun dengan semakin besarnya dasar pengenaan pajak.

Hanya saja tarif ini tidak diterepkan di Indonesia.


Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contohnya seperti pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang yang memperoleh penghasilan.

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya seperti pajak pertambahan nilai akan dibebankan kepada konsumen pribadi yang membeli barang.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatian keadaan pribadi wajib pajak.

Contohnya PPh yang lebih kecil untuk wajib pajak yang mempunyai anak (maksimal 3 yang ditanggung) jika dibandingkan dengan yang belum menikah.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contohnya, jika seseorang membeli barang yang dikenakan pajak PPN, maka mampu tidak mampu sang pembeli harus membayar pajak PPN.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya PPH, PPN.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pajak propinsi atau pajak Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran.


Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel yaitu :

Stelsel nyata (Rill) mengatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.

Contohnya seperti PPh (Pajak pertambahan harga) akan dikenakan terhadap beberapa penghasilan sebenarnya yang diterima oleh wajib pajak.

Stelsel anggapan (Fiktif) mengatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Contohnya seperti perhitungan pajak PPh bagi wajib pajak yang baru memulai usaha.

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Contohnya seperti perhitungan PPh kurang bayar yang bedasarkan perhitungan penghasilan yang sesungguhnya diterima dikurangi dengan pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas dalam pemungutan pajak yaitu :

Asas domisil, mengatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggap di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negri.

Asas sumber, mengatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Contohnya wajib pajak asing yang bekerja dan memperoleh gaji di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan.

Asas kebangsaan, mengatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Asas ini tidak diterapkan di Indonesia.

3. Sistem Pengenaan Pajak

Terdapat 3 sistem pengenaan pajak, yaitu :

Official assestment system, mengatakan bahwa aparatur perpajakan berwenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan pertaturan perundang-undangan pajak yang berlaku.   Sistem ini tidak diterapkan di Indonesia.

Self assestment system, mengatakan bahwa wajib pajak berwenang untuk menghitung sendiri, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

With holding system, mengatakan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Contohnya perusahaan akan menghitung dan memotong pajak atas gaji karyawannya.


Timbulnya Utang Pajak

Terdapat 2 ajaran mengenai timbulnya utang pajak, yaitu :  

1. Ajaran Materil

Mengatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan.  

2. Ajaran Formil

Mengatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).


Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak akan berakhir jika:

  • Pembayaran/Pelunasan
  • Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun
  • Kompensasi kelebihan pembayaran pajak (khusus PPn)
  • Daluwarsa, dalam jangka waktu 10 tahun
  • Pembebasan/Penghapusan